Mataaaceh.com > Aceh > LSM GerTaK Ultimatum Pemkab Aceh Utara terkait Pembebasan Tanah Jalan Dua Jalur di Ibu Kota Aceh Utara.
Aceh

LSM GerTaK Ultimatum Pemkab Aceh Utara terkait Pembebasan Tanah Jalan Dua Jalur di Ibu Kota Aceh Utara.

Mata Aceh |Aceh Utara – Kita meminta dan mendesak pemerintah kabupaten Aceh Utara melalui dinas pekerjaan umum (PUPR) dan penataan ruang yang bertindak atas nama pemerintah kabupaten aceh utara untuk segera membayar hak Ganti Rugi Bangunan dan Pembebasan Tanah Jalan Dua Jalur (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi) yang terletak kota Lhokseukon Kabupaten Aceh Utara. Lhokseukon, Selasa, (26/01/2021).

Berdasarkan informasi diterima dari masyarakat bahwa masyarakat sudah mulai mengeluh karena tidak adanya kepastian dari pemerintah Biaya Ganti Rugi tersebut akan dibayar. Ujar Muslem Hamidi.

Dari laporan dan data yang kita peroleh bahwa proses administrasi dilakukan antara kedua belah pihak sudah sampai ke tahap pembayaran.

Sambungnya, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 76 sudah sangat jelas.

disebutkan mengenai Pemberian Ganti Kerugian dalam bentu Uang, pada Pasal 76 Ayat 3 disebutkan bahwa Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dan pada ayat 4 masih pada pasal yang sama yaitu pasal 76 jelas disebutkan. Pungkasnya

bahwa Pemberian Ganti rugi dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Sementara dari data yang kita peroleh bahwa proses pelepasan hak telah dilakukan oleh masyarakat pada akhir bulan oktober tahun 2020 dan bahkan pada bulan desember tahun 2020, masyarakat telah menyelesaikan syarat administrasi termasuk tanda penerimaan Ganti Kerugian atas masing-masing tanah yang dimiliki warga.

Jika kita merujuk pada Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tersebut juga sudah disebutkan didalam pasal 112 ayat 1 hingga ayat ke 4 mengenai penyerahan dan pendaftaran/pensertifikatan hasil pengadaan tanah oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Instansi, pada ayat ke 4 disebutkan bahwa proses pendaftaran/pensertifikatan wajib dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

Kami akan bersih keras mengultimatum pemerintah kabupaten aceh utara untuk segera menyelesaikan tanggung jawab pembayaran Ganti Kerugian tersebut, karena masyarakat sudah sangat mengeluh disebabkan tidak adanya kepastian dan tanggung jawab pemerintah aceh utara.

Kita meminta agar pemerintah aceh utara tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Presiden tersebut untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya atas hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi. Tutup Muslem Hamidi Lsm (Gertak Aceh)
 
Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan
 
Muslem Hamidi

TAGS Aceh

BERITA TERBARU

TERPOPULER

Send this to a friend