Banda Aceh - Mataaceh.com | komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh melalui kelompok kerja (Pokja) reparasi menggelar kegiatan konsultasi publik draft kebijakan pelaksanaan rekomendasi reparasi, Rabu (08/03/2023).Konsultasi publik bertujuan mendapatkan
Mataaceh.com - Biaya politik yang tinggi selalu menimbulkan celah untuk praktik korupsi. Lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap pembiayaan politik, dana kampanye, serta donasi dari pihak ketiga dinilai menjadi akar permasalahan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi segera bentuk kan Tim Khusus (Timsus) guna menindak tegas berbagai bentuk premanisme. Ia pun meminta kepolisian lebih responsif menyikapi aduan
Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah Pusat membantu proses revitalisasi Simpang Tujuh Ulee Kareng di Provinsi Aceh. Jalan tersebut berada di pusat kota, Kota Banda Aceh. Kondisinya saat ini dinilai
Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mendukung penuh rekomendasi Komisinya terkait pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Penggantian Laksana Tri Handoko dinilai akan
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan ASEAN. Dia mengungkapkan, saat ini sudah dua tahun krisis kemanusiaan
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendukung PT Semen Indonesia untuk optimis mewujudkan rencana revitalisasi Pabrik Semen Indarung I menjadi objek wisata sejarah bertaraf internasional. Ia berharap grand design
Mataaceh.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Selain itu, dirinya juga meminta audit khusus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan penggunaan dana haji selama ini.
Terkait Rekrutmen Panwaslih AcehJAKARTA - Mataaceh.com | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Ombudsman RI di Jakarta, Kamis (26/1/2023), di Jalan Rasuna
Mataaceh.com - Pada 25 November 2022, 23 Desember 2022 dan 26 Desember 2022, Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar