Nagan raya- mata Aceh com -senin 22 september 2025,Dinas Pekerjaan Umum dan Penata ruang,peningkatan struktur jalan rantau selamat dan Alue gajah , (PUPR) Nagan Raya rekontruksi tersebut menelan biaya Rp1.373.359.000
Ketua satgassus swasembada pangan dan infrastruktur nasional provinsi Aceh Apresiasi terhadap pimpinan kodim Nagan Raya.langkah cepat yg diambil Dandim Nagan Raya dalam mediasi selisih paham antara salah satu anggota nya
Nagan Raya, 28 Agustus 2025 , mata' Aceh com- Tim penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup, didampingi oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Nagan Raya, melakukan
Nagan Raya Rabu 20/8/2025 mata' Aceh com– Fenomena mengejutkan tengah mengguncang lingkup pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Dalam kurun waktu belum genap satu tahun sejak dilantik, Bupati TRK yang mengusung jargon
Nagan Raya. mataAceh.com-kamis 24 juli 2025 ,Kepala Pukesmas Ujong Fatihah Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Cut Elli, SKM, bersama dokter dan petugas kesehatan jiwa meninjau kediaman Sutrisno, warga Gampong Purworejo,
MataAceh.com| Keuchik Desa Alue waki (Zakaria) diduga menerima fee per exvakator dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dikerjakan oleh bos mafia tambang mas ilegal. Dugaan ini muncul berdasarkan informasi
Nagan Raya, Mataaceh.com | Diduga PJ Kepala Desa Ujung Fatihah Pengguna Dana Desa serta BUMG tidak transparan, hal ini mencuat dikarenakan Ketua Pemuda desa Ad ujung Fatihah menyampaikan di desanya
Mataaceh.com | Diduga seorang bendahara rumah sakit Sultan Iskandar Muda berinisial, 'SR' merangkap jabatan sebagai PJ Keuchik di Desa Ujong patihah kecamatan Kuala, Kab. Nagan Raya, menjadi perbincangan hangat di
Mataaceh.com, Nagan Raya| Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan
Mataaceh.com | Pembangunan penggunaan dari Dana Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya tidak ada transparansi penggunaan anggaran DD dan tidak pernah musyawarah dengan masyarakat. Diduga penggunaan anggaran pemerintah