ACEH TIMUR— Di tengah hiruk-pikuk informasi yang beredar, kalangan Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bersama Tim Investigasi mendesak masyarakat Aceh Timur agar tidak terjebak dan terlena oleh isu-isu liar yang belum terbukti kebenarannya, termasuk polemik dugaan pemotongan bantuan modal usaha di Baitul Mal Aceh.

Alih-alih menghabiskan energi untuk isu yang masih sebatas spekulasi hukum, publik diminta kembali fokus pada persoalan riil di lapangan yang mendesak: hak-hak korban banjir dan penyaluran Bantuan Hidup (Jadup) yang macet.

Tim investigasi dan aktivis HAM menegaskan beberapa poin krusial agar penanganan masalah di Aceh Timur tidak salah arah

“Hormati Proses hukum Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan lewat mekanisme penyelidikan yang sah, bukan opini publik.Publik diminta memegang teguh asas praduga tak bersalah dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

Fokus utama warga saat ini seharusnya adalah mengawal distribusi bantuan pascabencana agar benar-benar sampai ke tangan korban yang berhak tanpa ada pemotongan atau penundaan.

” Tuntaskan Jadup yang Belum Merata ,Masih banyaknya warga terdaftar penerima Jadup yang belum menerima haknya menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera bertindak cepat dan transparan.

Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, sementara hak-hak dasar korban banjir dan penerima Jadup justru terabaikan di tengah jalan.”

Masyarakat Aceh Timur diimbau agar lebih cerdas dan kritis dalam menyaring informasi yang berkembang. Partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan bukan untuk memperkeruh situasi dengan isu yang belum valid, melainkan untuk mengawal transparansi dan ketepatan sasaran program pemerintah.

Dengan mengedepankan fakta serta data objektif, kepentingan utama masyarakat terutama pemenuhan hak korban bencana dan fakir miskin dapat terus dikawal hingga tuntas. Ucap pria yang akrab disapa nyakli maop