Mataaceh.com – Warga Desa Krung Itam Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan pungutan biaya pengurusan sertifikat Program Nasional Agraria (Prona), Miris praktek pungli (Pengutipan Liar) itu dilakukan langsung oleh Kasi Pemerintahan Desa setempat.
Susanto memprotes praktek pungli di Prona saat ditemui oleh pewarta Mataaceh.com pada Rabu 1 Februari 2023 mengatakan, Seharusnya pengurusan sertifikat tanah melalui prona itu gratis, malah di Desa tersebut dibebankan biaya sebesar Rp.450.000 per sertifikat.
Masyarakat sempat mempertanyakan pungutan tersebut kepada perangkat desa, namun perangkat desa beralasan bahwa biaya tersebut untuk uang jerih payah aparatur desa, kilahnya. seperti yang tertulis di kwetansi
“Kami merasa bertanya tanya pengukuran dan biaya turun lapangan, untuk pengukuran tanah untuk buat sertifikat (Prona) Padahal untuk petugas juga sudah dibiayai oleh negara melalui BPN yang menyelenggarakan program Prona tersebut”
Untuk kita ketahui, jumlah sertifikat di Gampong Krung Itam yang diajukan adalah mencapai 61 lembar sertifikat/KK. yang artinya, angka total dari kutipan ini sangat besar dan berpotensi melibatkan sejumlah pihak yang ikut menikmati dana tersebut.
“Kami meminta BPN turun tangan, sehingga masyarakat tidak dibodoh bodohi oleh perangkat desa atau memang ini kutipan yang bermain dibelakang layar supaya jangan terpantau oleh orang banyak” pungkasnya.
Kasi pemerintahan Gampong krung itam, Joko triono yang dikonfirmasi mataaceh.com, mengaku pengutipan biaya tersebut bukan inisiatif BPN, melainkan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah, untuk uang jerih payah aparatur petugas di lapangan.
“Ini inisiatif masyarakat sebagai uang minum untuk petugas pengukuran dari BPN Nagan Raya, cuma Rp 450.000/ kk, itu bersifat suka rela dan tidak diwajibkan”, kata joko triono.
Kepala Dinas pertahan (BPN) Nagan Raya (Any Setiawati) saat dihubungi melalui telpon genggap tidak menggubris dan melalui whatshAApnya tidak memberikan tanggapan Sampai berita ini ditayangkan.
Pewarta : Sarwadi
86
