Nagan Raya | Eks Panglima (Dekyan) angkat bicara terkait ada dugaan indikasi penyelewengan bansos BRA di wilayah Nagan Raya, ia meminta periksa dan adili pelakunya, sebab jika benar terjadi, korupsi dana BRA saya katagorikan sebagai kondisi yang sangat mengerikan.
Renungan dari eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) panglima (dekyan) ini mengatagorikan kasus dugaan di selewengkan bansos yang di kucurkan ke wilayah kabupaten Nagan Raya oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebagai kondisi yang mengerikan.
Pada akhirnya bansos BRA juga bermasalah juga bermasalah di wilayah kabupaten Nagan Raya,” kata eks panglima (dekyan) kepada media MataAceh.com, selasa (21/5/2024).
Menurut dekyan, kondisi itu pertaruhannya besar, yaitu perdamaian. “Pasti akan banyak yang sakit hati melihat dana korban konflik dan untuk mendukung perdamaian pun ternyata dikorup!,” terang dekyan. mengingatkan kembali kepada kisruh pembagian dana rumah atau program bantuan untuk kaum korban konflik,
Ia berharap penegak hukum segera menuntaskan kasus itu. aktivis kemanusiaan ini, juga mengingatkan pada keluhan-keluhan dari korban konflik dan mantan GAM/TNA pada tahun 2006, serta kekacauan manajemen BRA pada masa-masa awal pendirian BRA. Semestinya, semua keadaan itu menjadi pelajaran penting, dan segenap energi harus dikerahkan untuk membuat BRA tidak lagi bermasalah.
“Ternyata sekarang mulai tercium bau tak sedap di wilayah kabupaten Nagan Raya, mulai dari salah sasaran, implementasi pemberdayaan eks Tapol/ Nopol ! Jadi, saya kecewa sekali, kok ada oknum-oknum yang mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum melalui dana BRA!”. Ungkap dekyan. Guna mencegah kerugian lebih lanjut, maka indikasi korupsi dana BRA itu perlu segera dituntaskan. sebagai jalan masuk.
Dekyan menambahkan, Tidak boleh ada pembiaran sedikit pun kepada tindakan korupsi dana perdamaian, Dengan puluhan kasus korupsi yang disidik pihak berwenang, dekyan menekankan kembali disiplin penggunaan anggaran negara, termasuk anggaran BRA. Dalam konteks itu, dia kembali menyarankan pentingnya reformasi anggaran, tidak hanya dalam hal keseimbangan alokasi operasional pemerintahan dengan dana untuk pembangunan, tetapi juga untuk istiqamah terus menerus terhadap prinsip akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
Jika birokrasi atau pemegang amanah dana publik lainnya lari dari empat prinsip di atas, maka sekaya apapun Aceh, tetap hanya segelintir orang yang mereguk hasilnya, sedangkan tapol/napol banyak akan terus terlunta dan menderita.
“Dulu konflik disalahkan, sekarang sudah damai, dulu Jakarta dianggap tidak becus, sekarang korupsi malah menyebar di wilayah kabupaten Nagan Raya. Jika demikian, maka perlu diwaspadai desentralisasi korupsi!,” tutur eks gerakan Aceh merdeka palima dekyan dengan nada prihatin.
#Penulis Lukman
