LANGSA | Mataaceh.com – Untuk menutupi devisit APBK Langsa tahun 2021 sekitar Rp 11 Milyar lebih, Pemerintah Kota Langsa dibawah pimpinan Walikota Usman Abdullah sebaiknya jangan “mengorbankan” tenaga kontrak dengan cara memutuskan SK mereka di tahun berjalan.
“Wacana Pemerintah Kota Langsa untuk memecat pegawai kontrak, bukan merupakan jalan keluar guna menutupi devisit anggaran. Apalagi, selama dua periode terakhir, tidak ada sumber lapangan pekerjaan lain bagi masyarakat”, demikian diungkapkan Mantan Anggota DPRK Langsa, Syahrial Salim, Minggu (17/10/2021).
Menurutnya, terkait wacana pemecatan ribuan tenaga kontrak di lingkungan Pemko Langsa, itu mutlak menjadi kewenangan Walikota Langsa selaku pimpinan di lembaga eksekutif. Dalam ranah ini tak ada kewenangan para anggota Dewan yang duduk di lembaga legislatif untuk merumahkan tenaga kontrak.
Dengan devisit anggaran Rp 11 Milyar yang terdeteksi pasca pembahasan APBK-Perubahan, rasionalisasi jumlah tenaga kontrak bukan jalan keluar yang baik. Solusi yang sebenarnya adalah, Pemko Langsa harus memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak membawa manfaat bagi rakyat. Pertanyaannya, mampukah Pemko Langsa merasionalisasi proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan rakyat tersebut ??.
Apalagi, proyek-proyek itu dapat di prioritaskan kembali di tahun mendatang, sehingga bisa menutupi devisit anggaran daerah di tahun ini. Disamping itu, masih banyak lagi sumber-sumber anggaran lain yang ada di setiap SKPK yang bisa dirasionalkan guna menekan angka devisit daerah, sehingga tidak perlu mengorbankan tenaga kontrak, ujar Syahrial Salim yang pernah duduk tiga periode sebagai anggota DPRK Langsa.
Yang sangat mengherankan, lanjut Syahrial Salim, saat pengesahan APBK murni tahun 2021, devisit anggaran Pemko Langsa masih dalam posisi nol. Namun seiring perjalanan waktu tepatnya pada saat pembahasan APBK-P, baru kemudian ditemui devisit anggaran Pemko Langsa mencapai Rp 11 Milyar lebih. Dalam hal ini, Sekda Kota Langsa selaku kuasa pengguna anggaran harus menjelaskan ke publik dimana letak kebocoran anggaran hingga menyebabkan devisit.
“Bahkan TPP Pegawai di lingkungan Pemko Langsa saat ini juga terancam tak bisa di bayar. Dengan kondisi sekarang ini, para anggota Dewan yang memiliki fungsi pengawasan juga harus menelusuri dimana letak kebocoran anggaran Pemko Langsa yang menyebabkan terjadinya Devisit hingga tenaga kontrak dijadikan kambing hitam”, ujar Syahrial Salim yang akrab disapa James Bond.
Kalangan legislatif juga jangan terpancing dengan wacana Pemko Langsa yang ingin memberhentikan tenaga kontrak demi menekan angka devisit anggaran dimaksud. Apalagi kewenangan memberhentikan pegawai kontrak sepenuhnya berada di tangan Walikota Langsa Usman Abdullah selaku pimpinan eksekutif dan bukan ranahnya legislatif, demikian Syahrial Salim.(*)
