Lhokseumawe| Tepat pada tanggal 05 Februari 2022 seluruh kader Hijau Hitam kembali merayakan hari jadi HMI yang telah memasuki usianya yang ke-75 Tahun.
Termasuk kader Hijau Hitam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara merayakan Milad HMI yang ke-75 tahun di Sekretariat HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara.
Dalam perayaan kali ini, HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara merayakan Milad dengan mengadakan beberapa perlombaan yang mana bertujuan memperdayakan potensi kader, merajut silaturrahmi, dan memeriahkan milad.
Beberapa perlombaan yang diadakan yakni Debat Ilmiah, Orasi Ilmiah, Futsal Cup, Vocal Solo (Qasidah), Syarhil Qur’an yang mana berlangsung hingga 2 Februari 2022, hingga malam puncak milad yang dilaksanakan pada 5 Februari 2022 sekaligus pembagian hadiah untuk seluruh para juara dan pemberian penghargaan untuk kader berprestasi.
Koordinator Pelaksana Kegiatan Milad, Arif Munandar mengatakan bahwa dengan terselenggaranya acara perlombaan dalam menyambut milad kali ini sekiranya memberi dampak positif kepada seluruh kader agar selalu kompak dan menjunjung tinggi silaturrahmi.
“Semoga momentum ini menjadi motivasi bagi kader HMI terkhusus yang ada di Lhokseumawe-Aceh Utara agar dapat berkontribusi secara positif dan menjunjung tinggi silaturrahmi antar sesama kader hijau hitam,” ungkap Arif.
Disamping itu, Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe – Aceh Utara, Muhammad Fadli menilai bahwa Kompetisi atau perlombaan kali ini merupakan ikhtiar untuk melakukan pemberdayaan kader yang mempunyai bakat terpendam agar bisa tersalurkan dengan baik.
“Dalam Perlombaan kali ini tidak ada menang atau pun kalah yang terpenting berani mencoba untuk tampil dan berproses, Alhamdulillah para kader sangat antusias dalam memeriahkan dan menyukseskan kegiatan, di samping itu kami juga memberikan penghargaan kepada kader yang selama ini mempunyai prestasi di bidang akademik ataupun non akademik, baik dari tingkat daerah sampai internasional, ini merupakan apresiasi bahwa sudah melakukan pengembangan diri dan mengharumkan Himpunan selama ini, terimakasih banyak juga untuk seluruh alumni, kader, panitia,dan pihak-pihak lain yang telah membantu berkontribusi untuk menyukseskan kegiatan ini” tutur Fadli.
Pada malam puncak 5 Februari 2022 Muhammad fadli selaku Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe – Aceh Utara juga menyampaikan beberapa pandangan umum dan catatan kritisnya terhadap problematika bangsa yang terjadi belakangan ini, diantaranya yaitu ;
HMI dengan tegas mengecam BNPT terkait pernyataan tendensius nya bahwa 198 pesantren di indonesia diklaim berafiliasi dengan terorisme, pejabat negara jangan sembarangan dalam mengeluarkan pernyataan nya di hadapan publik, karna akan merugikan masyarakat islam dan juga mengganggu stabilitas bernegara.
Banjir di aceh utara harus dicarikan solusi kongkrit terkait penanganannya oleh pemerintah, jangan sampai setiap tahun masyarakat Aceh Utara harus berduka dan tertimpa musibah yang sama.
BPS kembali merilis data bahwa Aceh kembali menjadi provinsi termiskin di Sumatera, pejabat provinsi harus dievaluasi tentang sistim managerial pemerintahan nya,harus bisa ditekan angka kemiskinan tersebut di akhir periodesasi jabatan nya.
Bupati Aceh Utara dan Wali Kota Lhokseumawe harus mampu menyelesaikan tugas-tugas besarnya dengan tuntas, jangan meninggal permasalahan untuk kepala daerah selanjutnya.
Pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan satu sisi tidak ada lagi pembangunan yang bertitik pada jawasentris, artinya pembangunan Nasional tidak lagi terfokus di pulau Jawa semata, namun ada pemerataan pembangunan strategis di pulau dan provinsi lainnya, namun HMI berharap proyek itu tidak mangkrak, dan dalam pembebasan lahan jangan sampai terjadi konflik dengan masyarakat adat, ini penting untuk tidak merugikan Rakyat Indonesia.
Kemudian penunjukan Pj Gubernur, Bupati dan Walikota di Aceh harus terlepas dari kepentingan sekelompok orang saja, pj kepala daerah di Aceh harus anak-anak bangsa yang berkompeten, paham sosial culture masyarakat Aceh, dan mengerti cara manajerial daerah yang baik, agar kehidupan masyarakat Aceh lebih baik lagi kedepannya.
Kemudian yang terakhir Revisi UU Nomer 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh harus mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Aceh, jangan segelintir orang saja, poin-poin yang mau direvisi harus di lihat secara komprehensif, agar setelah di Undangkan tidak terjadi benturan di grassroot atau pun terjadi konflik baik secara vertikal atau pun horizontal di Aceh kedepannya.
