Bireuen| DPRK Bireuen semakin fokus untuk mencari solusi terhadap TPA yang kini meresahkan masyarakat di kecamatan peudada dan kecamatan peulimbang kabupaten Bireuen,
Setelah pihak DPRK turun ke lokasi beberapa waktu lalu Jum’at 4 Maret 2022 terus di tindak lanjuti dengan memanggil pihak pemeritahan serta dinas DLHK Bireuen untuk duduk bersama mencari solusi,
dalam pertemuan ini turut di hadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD) yang di dampingi oleh Zailami S Hut ,asisten III setdakab bireuen
Zailami S Hut, Asisten III yang di jumpai awak media ini di ruang kerjanya,kepada awak media ini tidak memberi tanggapan apa apa tentang pertemuan dengan Dewan beberapa hari lalu,dia hanya menyarankan awak media wawancara langsung dengan ketua komisi dua DPRK munazir
Ketua komisi II DPRK bireuen Munazir Nurdin,dari fraksi PA yang di hubungi awak media ini menjelaskan tentang pertemuan pihak dewan dengan pemerintah dan dinas DLHK beberapa hari yang lalu itu khusus membahas permasalahan sampah di TPA kecamatan Peudada,menurut penilaian pihak nya, kepada awak media ini mengatakan bahwa untuk TPA yang ada di kecamatan peudada bukanlah skala biasa,bukan sekedar tempat pembuangan akhir, akan tetapi itu sudah skala besar dan menjadi prioritas kabupaten Bireuen sehingga disitu bisa menjadi tempat pengolahan sampah akhir yaitu TPS katanya,
Bahkan untuk sistem pemanfaatan limbah sampah tersebut pihak DPRK Bireuen beberapa tahun lalu sudah pernah membawa Kadis DLHK dan beberapa Camat dalam kabupaten Bireuen berkunjung langsung ke TPS yang ada di pulau Jawa,peninjauan tersebut bertujuan untuk dapat belajar dan bisa mengadopsi teknik agar bisa di aplikasikan pemanfaatan limbah sampah yang ada di Bireuen, kalau sistem ini berhasil di jalan kan keuntungan yang di dapatkan Bireuen bebas dari lingkungan yg bergelimang sampah, penghasilan PAD juga bertambah,
Akan tetapi impia ini masih sebatas harapan indah masyarakat Bireuen, karena pemerintah belum mampu mewujudkan kenyataan, sehingga sampah yang di buang ke ( TPA ) terus menjadi suatu ancaman kesehatan bagi masyarakat di lingkungan,dan slama TPA ini belum berubah fungsi menjadi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) kemungkinan problema ini menjadi bom waktu yang menunggu masa,PR besar kepada pemerintah sendiri katanya,
Lanjut nya,dalam hal kelanjutan peningkatan fungsi TPA ini menurut Munazir,sepertinya bukan persoalan dana yang menjadi hambatan pembangunan,akan tetapi ini mutlak keberpihakan dan keseriusan pemerintah yang tidak ada jangkauan pasti bagai mana harusnya di tangani sampah sekabupaten Bireuen ini, dari mana harus di mulai, apa yang harus di buat kapan harus siap,sepertinya dasain ini tidak di miliki,sehingga terkesan seakan masalah sampah ini masalah biasa yang bisa di angkut dari setiap kecamatan di kumpulkan ke TPA sudah selesai begitu saja,maka ini tidak menjadi agenda perioritas yang harus di tangani oleh pemeritah ,bulan berlalu tahun berganti alasan nya Cuma satu kendala masalah ekonomi daerah yang tidak mencukupi,
kita semua tahu itu, memang butuh biaya besar untuk kelanjutan pembangunan nya,dengan dana daerah tidak mampu membiayai nya, tetapi mengapa tidak di usulkan atau di upayakan penjemputan dana dari pusat,tidak mungkin pusat tidak mengabulkan kalau ada usulan sudah bertahun tahun,bahkan untuk antisipasi dengan cara lain juga bisa dilakukan dalam tahapan pembangunan dengan dana daerah misalnya,penciutan dana dari hal hal lain yang tidak terlalu penting kan bisa, seperti dana pembangunan stadion,yang jelas kalau di prioritaskan pasti di usahakan jalan nya,walaupun kecil yang namun ada,ini salah satunya alasan bukan faktor dana yang menjadi hambatan, tapi keseriusan pemerintah nya yang tidak ada menurut nya.
Pemerintah padahal sudah tau kekurangan dana untuk skala pembangunan TPA tersebut,tetapi kenapa masih lamban melobi keatas,terkadang aneh juga kita lihat ,pihak dinas membuat usulan jangan kan sampai kepusat,ke dewan daerah saja tidak masuk,memang pernah ada usulan kadis ke bapeda,tetapi pada saat pembahasan di DPRK tidak masuk lagi,jadi apa yang harus kami bahas dan perjuangkan kata munazir,
Saat di singgung masalah kompensasi, menurut ketua komisi II ini harusnya itu ada, seperti di cot buket dulu waktu TPA masih disana ada juga di berikan,knapa sekarang saat di peudada cuma dua desa yg mendapatkan,padahal desa tetangga di sebelahnya yang masuk kecamatan peulimbang lebih dekat lagi dengan lokasi TPA ketimbang desa blang beururu dan gampong mulia yang sudah merasakan dana kompensasi saat ini katanya,kita bersama pemerintah harus mengupayakan solusi dalam hal ini sebelum terlambat.
pihak dewan telah menyampaikan kepada pihak dinas atau pemerintah yang saat itu hadir bersama Tim TAPD masalah kompensasi ini untuk di agendakan dalam anggaran perubahan tahun ini.kita berencana dalam waktu dekat ini bersama rekan rekan anggota komisi akan mengajak pihak dinas dan asisten serta Tim teknis turun kembali kelapangan untuk evaluasi keadaan TPA serta masyarakat terimbas di sekitaran nya.kata Munazir.
Dr Murdani kadis DLHK bireuen saat di tanya tentang rencana turun ke lokasi,murdani menjawab awak media ini melalui WhatsApp nya, untuk agenda turun kelokasi akan di jadwalkan dulu katanya,karena saat ini sedang beradu jadwal agenda kerja, (*)
