Aceh Utara, Mataaceh.com – Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Lhokseumawe, Muhammad Muchsalmina, menanggapi polemik yang terjadi di antara pemegang kekuasaan tertinggi yang berada di wilayah kabupaten Aceh Utara dalam beberapa hari ini.

Muchsal melihat ini adalah masalah yang tidak perlu dinilai dan di tindak secara normatif atau tatanan hukum, yang bergulir antara pemangku jabatan legislatif dan eksekutif di tingkat wilayah ini.

“Beberapa hal yang terjadi, mulai statement beberapa anggota DPRK Aceh Utara yang menyatakan mosi tidak percaya kepada Pj. Bupati Aceh Utara dan tindak lanjut beberapa program kerja yang akan di lakukan Pj. Bupati Aceh Utara yang belum terealisasikan, ini hanya membawa permasalahan internal khususnya di lingkaran legislatif sendiri, karena mosi yang di layangkan ke kemendagri ini hanya belasan anggota dprk saja dari 45 orang anggota DPRK keseluruhan.” Kata Muchsal.

“Dan saya lihat ini mungkin langkah yang bagus dengan hadirnya dinamika ini, semoga pemerintahan kita terus lebih paham dan sepenuhnya sadar di leading sektor dan seluruh stakeholder sama-sama membangun dan mengkonsolidasi sebaik-baiknya untuk pembenahan dan perbaikan Aceh Utara yang lebih baik.” Tambahnya.

“Kendatipun demikian, masyarakat pada umumnya sudah mengetahui karna point-point dalan surat tersebut semuanya adalah real permasalahan dan tugas-tugas yang di tinggalkan oleh bupati-bupati yang dulu, dalam hal ini tidak boleh semata-mata kita menyerang Pj. Bupati saja.” Sambungnya.

“saya melihat beberapa sisi, dari mulai pak Azwardi dilantik sebagai Pj. Bupati Aceh Utara beberapa bulan yang lalu, di kaitkan dengan 5 point kunci dalam surat mosi tersebut, terbantahkan karena itu bukan program kerja yang beliau adakan, beliau hanya meneruskan dan masih mengupayakan untuk pembenahan Aceh Utara lebih baik.” Sebut Ketua PC IPNU Aceh Utara itu.