Banda Aceh, Mataaceh.com | Menteri Politik Hukum dan Keamanan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK Aidil Syahputra menyoroti persoalan kegaduhan terkait penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana tugas (Plt) sekretaris Sektretaris Daerah (Sekda) Aceh saat ini.

Polemik ini bermulai dari statement ketua Dpra yang menduga adanya permainan dibalik pergantian Plt sekda Aceh, dalam rapat paripurna pengucapan sumpah dan pelantikan wakil ketua DPRA dari Fraksi Golkar kemarin malam.

Hal ini disampaikan Menkopolhukam Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Aidil Syahputra melalui keterangan tertulisnya, pada hari Sabu, (22/02/2025).

Kemudian adanya dugaan maladministrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (Sk) Plt sekda tertanggal 12 Februari 2025 sehingga ketua dpra mengeluarkan pernyataan sangat keras menuding adanya keterlibatan wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah dan bendahara dpd partai gerindra Aceh T irsyadi sebagai dalang dalam penunjukan dan penerbitan SK tersebut.


“Seharusnya sebagai tokoh publik dan pimpinan DPRA bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik, tanpa harus memberikan pernyataan yang sangat keras sehingga menjadi tontonan masyarakat dan sorotan publik. Terihat sangat tidak baik dan tidak elok untuk di ucapkan”. Ucap Aidil Syahputra
Kemudian melihat dari respon beberapa kalangan politisi terutama dari fraksi Gerindra menganggap hal ini sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan yang ada karena sudah sangat jelas dalam SK pengangkatan Alhudri yang menanda tangani adalah Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh.


“Kekisruhan hari ini antara lembaga Legislatif dan Eksekutif menjadi tontonan masyarakat Aceh dan menjadi buah bibir panas masyarakat di meja kopi. Apabila tidak ada keharmonisan dan membuat kegaduhan, apa tidak ada sosok lain yang diusulkan. Aceh tidak kekurangan SDM, bahkan masih banyak tokoh-tokoh Aceh yang berada diluar yang layak untuk dijadikan sekretaris daerah Aceh,” tutup Aidil.