BIREUEN – Bau busuk balas dendam dan pengabaian sistematis terhadap hak kaum difabel tercium sangat menyengat dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireuen di Hotel Fajar, Kamis (9/4). Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bireuen, Yusaini, dengan geram menyebut dirinya hanya dijadikan “pajangan murahan” demi menutupi borok kebijakan yang sama sekali tidak berpihak pada penyandang disabilitas.
Undangan yang diterimanya mendadak tadi malam, pasca orasinya yang menggetarkan halaman kantor Bupati pada 6 April lalu, awalnya disangka sebagai tanda pemerintah sudah bertobat dan mau mendengar aspirasi. Namun, harapan itu hancur lebur seketika. Forum tersebut terbukti hanyalah sandiwara busuk untuk meredam amarah, tanpa niat sedikit pun untuk benar-benar melibatkan kaum difabel dalam pembangunan.
Di atas panggung, pemerintah dengan sombong memamerkan deretan angka manis: pertumbuhan ekonomi 3,26%, tingkat kemiskinan turun menjadi 10,3%, pengangguran 3,82%, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) capai 76,25 kategori tinggi. Visi “Bireuen yang Makmur, Cerdas, Damai, dan Islami” digaungkan dengan lantang. Namun bagi Yusaini, semua itu hanyalah ilusi statistik yang menipu rakyat.
Setelah meneliti dokumen yang disajikan, ditemukanlah fakta yang sangat memalukan:
Tidak ada satu pun program yang menyentuh hak difabel, baik untuk tahun 2026 maupun rencana 2027. Bahkan Qanun Perlindungan Disabilitas yang diperjuangkan bertahun-tahun, tidak disinggung sedikit pun. Ini adalah tamparan keras dan penghinaan telak terhadap UU Nomor 8 Tahun 2016.
“Sangat naif jika saya mengira pemerintah sudah sadar. Angkanya terlihat gemilang, ekonominya dikatakan melesat, tapi kami kaum difabel dianggap tidak pernah ada! Ini bukan kelalaian, ini adalah kejahatan administrasi dan pengingkaran hak konstitusional yang nyata,” hardik Yusaini dengan nada meledak.
Puncak penghinaan terjadi saat sesi tanya jawab. Berkali-kali Yusaini berteriak meminta kesempatan, namun suaranya ditutup telinga dan diabaikan begitu saja. Sementara orang lain diberi panggung selebar lapangan, ia justru dipinggirkan seolah tak punya harga diri.
Merasa martabatnya diinjak-injak dan kehadirannya hanya jadi pelengkap administrasi, Yusaini memilih walk out segera setelah sesi berakhir. Ia bahkan menolak makan siang yang disediakan sebagai bentuk protes paling keras.
“Ini adalah cara licik untuk membalas dendam! Kami diundang bukan untuk didengar aspirasinya, tapi untuk dibungkam dan dipermalukan di depan umum. Sungguh perlakuan yang sangat kejam,” cetusnya dengan mata berapi-api.
Kejadian ini membuktikan bahwa jargon “pembangunan inklusif” di Bireuen hanyalah omong kosong belaka. Selama pintu Musrenbang tetap tertutup rapat bagi difabel, maka pemerintah daerah telah gagal total dan mengkhianati amanah undang-undang serta nilai kemanusiaan.
