Lhokseumawe | Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang kini berlanjut lagi pada tanggal 6 Juli 2021 dan sudah menjadi level 4 sangatlah merugikan masyarakat Aceh.
Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro yang kini dilakukan di Aceh maupun hingga daerah tidak berdampak terhadap pengendalian covid-19 yang kini hanya menjadi menyengsarakan dan merugikan masyarakat Aceh saja.
Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos) Universitas Malikussaleh, Rahmanda Zidane mengatakan bahwa kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah Aceh saat ini dalam menekankan penyebaran Covid-19 yang sudah menjadi Level 4 sangat merugikan bahkan membuat masyarakat di serambi Mekah ini sengsara di karnakan ada beberapa poin yang membuat rakyat sengsara.
“Provinsi Aceh saat ini adalah provinsi termiskin di pulau Sumatera yang berjumlah 834 ribu orang atau 15,33 % . Saat ini salah-satu faktor yang menjadi pemicu terbesar adalah Covid-19, maka dari itu PPKM berbasis Mikro yang saat ini ada di Aceh sangat lah tidak cocok bahkan sangat merugikan bagi rakyat Aceh”, kata Zidane.
Menurutnya, akses yang di batasi seperti pembatasan jam, penutupan jalan yang berlebihan yang kini menjadi keterhambatan roda perekonomian sehingga pedang dan pelaku usaha lapangan semakin sepi dan semakin terhambat.
“Elektabilitas kinerja pemerintah Aceh saat ini belum berkerja semaksimal mungkin terhadap kebijakan yang diambilnya seperti PPKM berbasis Mikro dalam sandang pangan dan kesehatan rakyat Aceh”, ujar Zidane.
Zidan menyarankan kepada pemerintah Aceh agar lebih melihat kepada sebab akibat dari kebijakan yang diambilanya. Lantaran hal itu akan berpengaruh pada jalannya roda perekonomian di Aceh.
“Pemerintah Aceh harus Melihat Efek dari PPKM tersebut sebelum Mengambil Keputusan. Dalam kebijakan PPKM berbasis Mikro saat ini harus lebih Mengarah pada pembangunan sumber daya manusia yang ada di Aceh”, cetusnya.
Sementara itu, pihaknya akan mengancam presiden Joko Widodo dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah beserta kroninya jika menjadikan PPKM tersebut sebagai resolusi atas musibah pandemi
