Mataaceh.com, Banda Aceh |Dalam beberapa hari ini masyarakat aceh sedang menanti-nanti siapa yang akan menjadi PJ Gubernur Aceh setelah masa jabatan PJ Gubernur Aceh yang saat ini di jabat oleh Achmad Marzuki akan berakhir pada 7 Juli 2023 nanti.
Berbagai macam polemik pun terjadi di tengah-tengah masyarakat aceh hingga terjadi nya beberapa aksi pengerahan massa dilakukan baik dari masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap Achmad Marzuki maupun masyarakat yang menyatakan dukungan agar Presiden memperpanjang kembali masa jabatan PJ Gubernur Aceh kepada Achmad Marzuki yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda tersebut.
Berbagai macam komentar dan tanggapan juga muncul dari beberapa tokoh masyarakat aceh diantara nya seperti yang disampaikan oleh Pengamat Sosial Politik Aceh Muslim Hamidi mengatakan bahwa situasi sosial politik menjelang berakhir nya masa jabatan PJ Gubernur Aceh semestinya tidak perlu terlalu tinggi karena PJ Gubernur merupakan hak sepenuhnya Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden untuk kemudian memilih putra putri terbaik bangsa menjadi kepala daerah di tanah air termasuk provinsi Aceh.
Sehingga tidak perlu dibesar-besarkan karena saat ini kita tidak sedang dalam suasana pemilu untuk memilih kepala daerah seperti sebelumnya.
Aceh ini juga bagian dari NKRI jadi kita menilai siapa saja bisa dan berhak menjadi pemimpin di Aceh. Sebelumnya tokoh-tokoh dari Aceh juga pernah diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk memimpin daerah lain seperti Tarmizi Karim menjadi PJ Gubernur Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Begitu juga dengan Safrizal ZA pernah manjadi PJ Gubernur Kalimantan Selatan. Tapi apakah kemudian disana mereka juga di tolak karena di anggap tidak memahami persoalan daerah lain.
Kita semua memandang bahwa Politik itu kan Dinamis dan sebagai organisasi yang dinamis pula sehingga setiap individu dimungkinkan untuk menjadi pemimpin di Aceh karena dengan memiliki kepemimpinan yang Dinamis maka siapa saja dapat dengan mudah memahami dan menguasai persoalan daerah yang akan di pimpin.
Jadi PJ Gubernur itu cukup dengan manajemen Kepemimpinan nya mengatur dan mengelola Aceh ini dengan cara menggerakkan birokrasi sehingga roda pemerintahan berjalan dan aktifitas sosial masyarakat termasuk ekonomi masyarakat berjalan dengan baik. Apabila situasi sosial politik di daerah cukup stabil maka itu wajar akan menjadi nilai positif karena dianggap PJ Kepala Daerah telah mampu memimpin dan bisa dipercaya untuk melanjutkan kembali Kepemimpinan nya.
Jadi kalau hanya karena isu orang luar aceh dianggap tidak mampu memimpin aceh karena tidak memahami persoalan daerah justru akan keliru karena semua kepala dinas dan pejabat di pemerintahan aceh itu tidak berganti dengan orang dari luar aceh. Menjadikan alasan ini sebagai upaya untuk menolak PJ Gubernur Aceh justru akan menjadikan Aceh ini sebagai daerah yang masih kental Politik Primordial nya dan terkesan sangat eksklusif bukan justru nilai-nilai kearifan lokal nya yang ditunjukkan.
Kami sebagai generasi muda menginginkan agar kedepan aceh ini harus lebih maju dan cara-cara berpolitik nya juga harus lebih mengedepankan nilai-nilai Pancasila jangan sampai kita menjadi masyarakat yang etnosentris sehingga salah mengartikulasikan aceh sebagai daerah yang mempunyai kearifan lokal tapi tidak mampu menghadirkan iklim politik nusantara apalagi menjadikan aceh sebagai contoh daerah yang mampu memberikan penguatan identitas Nasional melalui cara-cara berpolitik yang inklusif.
Kedepan Aceh harus menjadi daerah yang lebih maju dan masyarakat nya sejahtera sehingga mari sama-sama menjaga aceh ini menjadi daerah yang damai dan tentram. Menjadi masyarakat yang mandiri dan kreatif dalam mengawal kebijakan pemerintah sehingga berjalan sesuai dengan keinginan seluruh rakyat aceh.
Kami sebagai generasi muda aceh dan masyarakat aceh mengucapkan selamat menjalankan amanah untuk yang kedua kalinya kepada Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh semoga mampu membawa kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat aceh. Kita akan terus mengawal jalan nya roda pemerintahan aceh sehingga bisa menghadirkan program-program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat aceh serta tidak menjadikan aceh ini sebagai daerah yang tertinggal dari daerah-daerah lain.
Aceh harus segera bangkit dari keterpurukan meskipun di pimpin oleh pemimpin yang tidak berasal dari Rakyat Aceh. Karena Aceh adalah Indonesia. Demikian.
