Lhokseumawe-pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lhokseumawe mendesak pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi aceh untuk mengaudit seluruh proyek yang mangkrak di Lhokseumawe,ungkap wakil ketua PMII Lhokseumawe asri Siregar (22 /05/2023).
Menurut asri,BPKP dapat melihat atensi publik mengkritik segala permasalahan pembangunan dan juga proyek yang mangkrak yang sesuai aspek atau tidak. anggaran APBN dan Otsus lumayan banyak dicukurkan untuk pembangunan Lhokseumawe yang selama ini kurat mendapatkan sorotan dari BPKP.
“BPKP bisa melihat kasus ini sebagai poin penting yang wajib diinvestigasi sampai tuntas,jika ada yang terindikasi korupsi semua pihak harus diperiksa untuk mencegah berbagai macam kejahatan khususnya tindakan korupsi yang bisa terhambat kemajuan serta kelancaran pembangunan di setiap daerah.
Pendalaman pembangunan tersebut perlu dilakukan karena sudah menjadi atensi publik yang diduga dari sisi kualitas wajib diaudit dan diinvestigasi oleh BPKP sehingga ini dapat terjawab kualitas pembangunan,kata asri.
Kalau misalkan nanti terdapat indikasi korupsi maka pihak BPKP segera untuk mengusut potensi tindak korupsi nya.supaya semua pihak ikut untuk mengontrol pembangunan yang berkualitas dan baik.
Lebih lanjut,asri menuturkan BPKP Aceh tidak mesti menunggu adanya laporan dari tim penyidik untuk melakukan audit atau investigasi,karena ini menyangkut pembangunan kepentingan publik terhadap pembangunan proyek tersebut.
Seperti telah diberitakan sebelum nya,proyek pembangunan tanggul cunda meraksa,proyek pasar buah,proyek rel KA lhokseumawe,proyek pasar sayur di menasah mesjid,muara dua Lhokseumawe dan lain sebagainya yang selama ini tidak bisa difungsikan.
Padahal uang negara sudah dikucurkan begitu besar untuk pembangunan fasilitas tersebut,namun tidak bisa dipakai sesuai harapan dan tentu ini sangat disesalkan.
Karena saat fasilitas yang dibangun tidak tuntas dan tidak bisa dipakai,maka negara lah yang rugi akibat ulah sekolompok elit baik dari kontraktor maupun pemerintah setempat.
Asri menambahkan PMII dan masyarakat terus mengawal semua kasus yang bisa merugikan negara dan terhambat pembangunan dan kemajuan kota Lhokseumawe itu sendiri,tutupnya
